REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dengan pemberitaan wikilieaks yang dilansir salah satu situs media online. SBY berharap kekecewaannya didengar pemerintah Australi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ingin terang benderang di negara ini. karena diberitakan seolah-olah ada korupsi, saya harap sodara-sodara di KPK bisa mendengar apa yang saya sampaikan," kata Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat saat jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7).

Terkait pemberitaan wikilieaks yang menyebut SBY dan Megawati terlibat korupsi dalam percetakan uang, Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku sudah meminta keterangan dari Gubenur Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Kapolri melalui telepon.

"Esensinya memang benar Indonesia pernah cetak uang di Australi, tahun 1999, yang mencetak MPA, dan organisasi itu di naungan bank central Austali, yang dicetak 550 juta lembar dengan pecahan 100 ribu, itu fakta pertama," ujarnya.

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan keputusan, kebijakan, pengawasan dan kewenangan mencetak uang rupiah di luar negeri termasuk di Australi itu sudah menjadi kewenangannya BI, bukan pada presiden dan pemerintah Indonesia.

"Itu sudah menjadi kewenangan BI dan tugasnya sesuai Undang-undang BI dan peraturan yang berlaku ada landasan hukumnya," katanya.

SBY berkata pada saat Indonesia mencetak uang rupiah di Australi dirinya dan Megawati belum menjadi presiden. Katanya, siapapun presidennya saat uang itu dicetak di Australi tidak terlibat dalam arti mengambil keputusan ataupun perintah presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika