Jumat 01 Aug 2014 20:19 WIB

Pemerintah tak Akan Fasilitasi WNI Ikut Perang Palestina

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto.
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengapresiasi kepedulian dan solidaritas masyarakat Indonesia terhadap tragedi Palestina.

Namun, ia beranggapan hal tersebut dapat ditunjukkan dan diwujudkan dalam bentuk kemanusiaan, bukan ikut serta berperang di negara tersebut. Ia pun menegaskan pemerintah tak akan memfasilitasi keinginan tersebut.

“Pemerintah tidak akan memfasilitasi apabila keinginan ke Palestina itu untuk berperang,” katanya, Jumat (1/8).

Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak perlu diragukan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjutnya, telah berulang kali menyerukan dan mengupayakan agar pada pemimpin dunia dan organisasi internasional ikut berperan agar terjadi gencatan senjata di jalur Gaza.

“Indonesia juga secara konsisten dan tegas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Djoko.

Sebelumnya, Presiden SBY telah menulis surat terbuka kepada para pemimpin dunia atas tragedi kemanusiaan di Jalur Gaza. Dalam surat terbuka itu, Presiden SBY menyampaikan keprihatinanannya karena hampir setiap menit menyaksikan jatuhnya korban jiwa di Gaza akibat kekerasan dan aksi-aksi militer yang tengah berkecamuk.

“Hampir semua yang tewas dan yang Iuka-Iuka adalah mereka yang tidak berdosa, tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan diri dari desingan peluru dan bom-bom maut pencabut nyawa,” tulis SBY dalam surat tersebut.

Oleh karena itu Presiden SBY mengaku meneriakkan seruan moral kepada seluruh bangsa di dunia, utamanya para pemimpin dunia, dan utamanya lagi kepada pemimpin Israel dan Hamas, untuk segera menghentikan kekerasan dan tragedi di kawasan itu.

“Dengan seruan ini saya berharap para pemimpin dunia segera mengambil tanggung jawab bersama dan benar-benar bisa melakukan atau ‘memaksakan’ gencatan senjata dan mengakhiri operasi-operasi militer yang nampaknya makin tidak pandang bulu,” seru SBY.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement