REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menguatnya eksistensi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) memberikan stimulasi jejaring dan paham radikal untuk memperkuat basisnya di banyak negara. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan dilakukannya deklarasi pendirian ISIS Indonesia di Solo, Bima dan sejumlah wilayah di Indonesia lainnya.
"Hal yang menarik, pendirian ISIS menjadi titik temu sejumlah figur dan organisasi berpaham radikal yang setelah tewasnya Dr. azahari dan Noordin M. Top dan kemudian Usamah bin Laden, tercerai berai dan cenderung tiarap," jelas ketua pusat studi politik dan keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, kepada Republika, Sabtu (2/8).
Bahkan tidak sedikit figur atau kelompok yang sebelumnya berseberangan dengan jejaring Jemaah Islamiyah (JI) ikut bergabung untuk berjihad ke Timur Tengah. Hal ini menurutnya berdampak terhadap perkembangan paham radikal di Indonesia.
Fenomena tersebut tidak boleh dianggap remeh oleh pemerintah, karena akan menjadi ancaman serius bagi keragaman dan kebhinekaan Indonesia. Pendekatan kekerasan yang terlegitimasi agama sebagaimana dipraktikkan oleh ISIS di Timur Tengah bisa saja diterapkan disini. Muradi mengimbau pemerintah perlu tegas untuk membatasi perkembangan organisasi radikal tersebut di Indonesia.
Sejak pendiriannya, ISIS Indonesia telah mengirimkan lebih dari 200 anggotanya ke Irak dan Suriah via Turki, dan keanggotaan ISIS di Indonesia telah membengkak mendekati angka 1000 anggota, itu di luar sel organisasi yang bekerja di bawah tanah.
Berkaca pada hal tersebut, pemerintah perlu mengintegrasikan instansi terkait guna merespon dan membatasi ruang gerak ISIS di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong BNPT dan Densus 88 AT untuk memformulasikan program Kontra Radikal dan Deradikalisasi secar efektif dengan instansi terkait.
Program kontra radikal dan deradikalisi bisa dilakukan dengan mengidentifikasikan perseorangan atau kelompok dengan tujuan timur tengah yang diduga akan bergabung dengan ISIS dan saat bersamaan memetakan perseorangan dan kelompok yang masuk ke Indonesia yang diduga berasal dari Irak dan Suriah. Hal ini juga harus melibatkan instansi diluar BNPT dan Polri, misalnya TNI, BIN, Kemlu, Imigrasi dan sebagainya.
"Sedikit saja pemerintah lengah dan lambat dalam merespon hal tersebut, maka ancaman aksi teror dan kekerasan atas nama agama dan ancaman atas keberagaman Indonesia bukan sekedar wacana," imbuhnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika