REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi klarifikasi yang dibuat Kedutaan Besar Australia di Indonesia terkait dugaan keterlibatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam korupsi pencetakan uang negara. Menurut Hasto, klarifikasi tersebut memang sudah seharusnya dilakukan.

"Ya wajar lah kalau Australia membuat klarifikasi seperti itu, karena memang tidak benar," ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (3/8).

Hasto mengatakan, sejak berembusnya kasus tersebut, PDIP tak pernah menghubungi pihak Australia untuk meminta mereka melakukan klarifikasi. Sebab, hal itu sudah diwakilkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang namanya juga dicatut oleh Wikileaks sebagai salah satu tokoh yang ikut menikmati korupsi pencetakan uang.

SBY, kata Hasto, sudah menyampaikan keberatannya secara resmi atas beredarnya berita tersebut. Menurut Hasto, PDIP juga tak menyiapkan langkah khusus untuk menindaklanjuti hal tersebut. "Ya untuk apa, kan memang tidak benar," kata dia.

Lebih lanjut dia menambahkan, dugaan korupsi yang dialamatkan pada Mega sangat tidak berdasar. Sebab, pada tahun 1999, putri Presiden RI pertama tersebut tidak berada dalam pemerintahan. Lagipula, pada waktu itu, pencetakan uang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Seperti diketahui, laman Wikileaks menginformasikan dengan menyebut SBY dan Megawati terlibat korupsi pencetakan uang kertas di Australia pada tahun 1999. Selain SBY dan Mega, Wikileaks turut menyebut 15 tokoh dunia lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Informasi tersebut kemudian pertama kali diberitakan oleh Sindonews.com. Namun demikian, Kedubes Australia di Indonesia langsung membuat klarifikasi yang menyatakan bahwa SBY dan Mega tidak terlibat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika