REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat bekerja sama dengan pihak otoritas atau pemerintahan Australia, terkait tudingan korupsi yang dilansir Wikileaks.

"Melalui Menteri Sekretariat Negara agar dapat disampaikan kepada KPK untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Australia," kata Presiden ketika membuka rapat terbatas di kantor presiden, Senin (4/8).

Menurutnya, kerja sama antara KPK dan pihak Australia itu antara lain untuk menyingkap benarkah ada pihak yang tidak benar terkait dengan pencetakan uang rupiah di Australia pada 1999 melalui NPA (Note Printing Australia).

Dengan demikian, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membuat segala sesuatu menjadi terang benderang bila telah diklarifikasi dengan benar. "Agar hukum, keadilan, dan kebenaran dapat kita tegakkan," tegas Presiden. Selain itu, ujar SBY, kejelasan tersebut juga diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi kecurigaan dan fitnah.

Dikatakannya, pencetakan uang di Indonesia sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank Indonesia (BI), sehingga permasalahan itu juga dinilai sebagai sesuatu isu yang sensitif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika