REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Republik Indonesia menolak paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaung dalam NKRI.
"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS ('Islamic State') berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI," kata Menteri Politik, Hukum, dan HAM Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Untuk itu, menurut dia, setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia ditegaskan tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.
Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS.
Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia.
Menkopolhukam memaparkan, Kementerian Agama bersama-sama dengan tokoh ulama akan melakukan upaya pencerahan publik terhadap pengaruh negatif penyebaran paham tersebut."Menag akan segera bertemu dengan tokohh agama dan tokoh masyarakat yang ada secepatnya," tuturnya.
Sementara Kementerian Komunikasi dan Informasi akan memblokir upaya penyebaran ISIS/IS melalui media sosial seperti Youtube.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri sebagai "leading sector" bersama sejumlah lembaga seperti Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) akan berfungsi sebagai "clearing house" bagi WNI yang akan bepergian ke wilayah konflik di Timur Tengah dan Asia Selatan.
"Marilah kita bersama-sama untuk tidak berpengaruh dan jangan mudah terprovokasi untuk bergabung kepada paham ISIS/IS," ujar Djoko Suyanto.
Menkopolhukam juga mengatakan, kepedulian yang dirasakan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam akan lebih bermanfaat dalam bentuk bantuan-bantuan kemanusiaan yang disalurkan kepada masyarakat yang menjadi korban di Timur Tengah.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya melalui jalur diplomasi seperti melalui PBB.
Hal tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat membangun solidaritas dengan negara-negara lain guna menyerukan penyelesaian damai di wilayah konflik Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika