REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah ACT berencana mengevaluasi kebijakan yang membolehkan pihak kepolisian mengakses data pengguna transportasi publik di wilayahnya. Aturan ini memicu kekhawatiran pelanggaran privasi dan penyalahgunaan.
Kebijakan ini merupakan buntut dari terungkapnya temuan pekan lalu kalau penyelidik kepolisian federal diketahui telah puluhan kali meminta otoritas penyedia layanan transportasi publik di Canberra, ACTION bus untuk membuka catatan pengguna sarana transportasi publik tersebut.
Tercatat sudah 27 kali kepolisian mengajukan permintaan tersebut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Dan pada 16 kasus, pihak ACTION bus menyerahkan catatan identitas data pelanggan mereka.
Menanggapi kontroversi ini, Menteri Transportasi dan Layanan Kota ACT, Shane Rattenbury menegaskan kalau pihak kepolisian memang berwenang mengakses data penglaju yang menggunakan transportasi publik. Menurutnya hal itu dibenarkan dalam aturan yang berlaku saat ini.
Namun demikian Rattenbury dalam program 666 ABC Canberra mengatakan dirinya akan memastikan pengamanan yang memadai telah dilaksanakan ketika polisi menghendaki mengakses data penglaju pengguna kartu tiket bus MyWay mereka.
"Saya akan memastikan, masalah ini akan menjadi perhatian saya, dan untuk itu saya akan berbicara dengan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa kita aturan terbaik yang kita miliki sudah diterapkan dalam kasus seperti ini," katanya, baru-baru ini.
Informasi yang dikumpulkan dari penglaju yang menggunakan kartu tiket MyWay selama ini digunakan untuk membangun kembali jaringan ACTION bus, dan membantu menginformasikan para pengambil keputusan dalam proses membangun jalur rute baru bus yang baru.
Rattenbury mengatakan untuk tujuan perencanaan perjalanan, informasi pribadi sepenuhnya dikecualikan.
"Data pribadi pelanggan hanya kami keluarkan ketika AFP mengajukan permintaan yang khusus," katanya.
Menteri Rattenbury juga mengatakan dirinya yakin selama ini aturan pembatasan itu sudah diberlakukan guna memastikan tingkat pengamanan bagi warga Canberra.
"Tapi berhubung isu ini kembali dipertanyakan kepada saya, maka saya akan memastikan untuk memeriksa kembali aturan pengamanan ini kepada Jaksa Agung sebagaimana diharapkan warga,” katanya.
Rattenbury mengatakan saat ini sudah ada sejumlah protokoler yang berlaku antara pemerintah ACT dengan pihak ACTION Bus yang beroperasi di bawah ketentuan tersebut.
"Dibawah naungan protokol privasi ini ada sejumlah pembatasan mengenai data apa saja yang bisa diakses,” tambah Rattenbury lagi.
Dia membandingkan dengan wilayah yurisdiksi lain, jumlah informasi penglaju yang diakses kepolisian di ACT terbilang kecil.
Di Queensland contohnya, sudah ada 11 ribu permintaan data penglaju pelanggan transportasi publik yang pernah diminta oleh kepolisian dalam kurun waktu 8 tahun terakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika