REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Suharyanto menilai pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi terjaga, salah satunya dengan menekan impor migas.

"Pemerintahan siapapun harus melakukan pengurangan subsidi, kalau tidak nanti beban semakin berat," katanya ditemui di kantor BPS, Selasa (5/8).

Kini pemerintah tengah menerapkan sejumlah upaya untuk membatasi konsumsi solar bersubsidi. Harapannya, penurunanan subsidi BBM bisa menyisakan anggaran untuk mendanai proyek lain, seperti pembangunan infrastruktur, pembenahan akses pendidikan dan kesehatan. "Kalau uang kita terserap di BBM semua, kita tidak punya ruang bergerak,' kata dia.

Berdasarkan data BPS, PDB Indoensia semester 1-2014 dibandingkan dengan semeter 1-2013 menunjukkan kenaikan sebesar 5,17 persen. Ini terjadi pada semua sektor, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang turun sebesar 0,21 persen.

Suharyanto memperediksi Indonesia bisa mengejar pertumbuhan sebesar 5,2 hingga 5,3 persen hingga akhir tahun. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun-tahun sebelumnya cenderung naik. Pada triwulan kedua ini, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,12 persen. Bank Indonesia (BI) selama ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun sebesar 5,5 hingga 5,9 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika