REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Pengamat politik Universitas Jember, Jawa Timur, Drs Joko Susilo, MSi, mengatakan kabinet pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla sebaiknya didominasi oleh kalangan profesional, bukan dari perwakilan koalisi partai politik pendukung.
"Idealnya komposisi para menteri dari kalangan profesional sebesar 80 persen, sedangkan sisanya 20 persen bisa diisi oleh figur dari partai politik yang memiliki kompetensi di bidangnya," kata Joko di Kabupaten Jember, Rabu (6/8).
Menurut dia, politisi dari parpol memang tidak bisa dihapus dalam komposisi kabinet, karena calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Jokowi-JK maju dalam Pemilu Presiden 2014 di antarkan oleh kekuatan partai politik.
"Koalisi parpol yang dibangun PDI Perjuangan dengan sejumlah parpol pengusungnya sudah ditegaskan yakni koalisi tanpa syarat dan itu harus dibuktikan dengan tidak melakukan bagi-bagi kue kekuasaan, namun jasa politik dari parpol koalisi tetap tidak bisa dilupakan," tuturnya.
Ia menilai keberadaan perwakilan parpol dalam kabinet tidak masalah, namun porsinya tidak boleh terlalu besar dan pemilihan posisinya harus diatur secara cermat, sehingga para politisi tersebut harus memiliki kemampuan di bidangnya.
"Menteri-menteri dengan posisi strategis dan memerlukan kompetensi harus dipegang oleh kalangan profesional, sehingga visi dan misi yang sudah dipaparkan oleh Jokowi-JK dalam kampanye bisa diimplentasikan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia," ucap pengajar Ilmu Hubungan Internasional itu.
Joko menjelaskan menteri dari perwakilan parpol tidak harus diberikan kepada ketua umum parpol yang bersangkutan, karena jabatan menteri bisa diambil dari kader terbaik parpol yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan jabatan menteri yang diemban.
"Para menteri yang dipilih oleh tim Jokowi-JK juga harus bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada rakyat, sehingga tidak boleh alergi terhadap kritik masyarakat dan sebaiknya meniru gaya kepemimpinan Jokowi yang sering turun ke lapangan," paparnya.
Ia juga mengapresiasi mekanisme penjaringan kabinet Jokowi-JK yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan sejumlah menteri, sehingga uji publik terhadap sejumlah nama menteri itu diharapkan sesuai dengan keingingan rakyat.
"Mekanisme penjaringan itu merupakan tradisi baru di alam demokrasi Indonesia karena sebelumnya para menteri yang dipilih berdasarkan bagi-bagi kue kekuasaan parpol pengusung capres dan cawapres yang terpilih, tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika