REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sedikitnya 16 dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, masih berkategori kumuh sesuai hasil "blusukan" wali kota setempat beberapa bulan terakhir ini.

"Hasil pemantauan melalui program 'blusukan' di setiap kelurahan ini sudah kami sampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahkan lima di antaranya sudah mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)," kata Wali Kota Malang Moch Anton, Kamis (7/8).

Kelima kelurahan yang mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari Kemenpera itu adalah Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Polehan dan Kotalama di Kecamatan Kedungkandang, Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, dan Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun.

Bantuan pembangunan infrastruktur yang diberikan Kemenpera tersebut, kata Anton, berupa bedah rumah. Namun, ia berharap bantuan pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berupa bedah rumah, tapi juga saluran drainase, fasilitas jalan dan penerangan jalan umum (PJU).

Sementara 11 kelurahan yang juga masuk kategori kumuh adalah Kelurahan Tlogomas, Oro-oro Dowo, Kedungkandang, Mergosono, Ksatrian, Dinoyo, Bareng, Kiduldalem, Kasin, Tanjungrejo, dan Ciptomulyo.

Lebih lanjut, Anton mengatakan selain mengajukan bantuan ke pemerintah pusat, Pemkot Malang juga telah mengajukan dana bantuan pada bank dunia dan perusahaan. "Dana tanggung jawab sosial (CSR) dari sejumlah perusahaan juga bisa digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika