REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengumumkan maskapai penerbangan Malaysia Airlines akan segera dinasionalisasi. Maskapai penerbangan itu akan sepenuhnya menjadi milik pemerintah dan dihapus dari pasar saham. Sejumlah persiapan tengah dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.
Setelah mengalami dua bencana besar pada tahun ini, Malaysia Airlines juga berencana untuk melakukan sejumlah perbaikan. Restrukturisasi maskapai penerbangan Malaysia Airlines juga rencananya dilakukan pada akhir bulan ini.
Saham Malaysia Airlines sebelumnya telah ditangguhkan dari bursa Kuala Lumpur. Pemegang saham terbesar Malaysia Airlines adalah Perusahaan Khazanah Nasional. Perusahaan yang diketuai oleh Perdana Menteri Najib Razak rencananya hendak membeli seluruh sisa saham minoritas di maskapai penerbangan tersebut.
Restrukturisasi yang hendak dilakukan terhadap maskapai penerbangan Malaysia Airlines, membutuhkan seluruh pihak di dalam negara itu untuk bekerjasama. Perombakan total dilakukan menghidupkan kembali maskapai nasional Malaysia yang pada tahun ini telah mengalami kerugian besar.
"Tidak akan ada yang kurang jika kerjasama baik tercipta dalam membangun dan memajukan kembali Malaysia Airlines yang merupakan maskapai nasional kita, " ujar pernyataan dari perusahaan Khazanah Nasional, dilansir The Telegraph, Jumat (8/8).
Malaysia Airlines telah mengalami kerugian besar setelah dua bencana besar melanda maskapai penerbangan tersebut. Pada Maret lalu,pesawat Malaysia Airlines MH370 menghilang secara misterius dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Hanya tiga bulan setelah itu, tepatnya 17 Juli lalu pesawat MH17 ditembak jatuh di atas wilayah Ukraina Timur.
Sebelum dua bencana besar tersebut terjadi, perusahaan maskapai penerbangan itu juga telah mengalami kesulitan keuangan, bahkan menjadi yang terburuk diantara sektor industri di Malaysia. Para analisis memperkirakan perusahaan Malaysia Airlines tak akan bertahan lama hingga akhir tahun ini, tanpa bantuan dana dari pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika