REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Kedua kandidat presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah setuju bekerja bersama membentuk pemerintahan bersatu. Deklarasi bersama itu ditandatangani keduanya. 

Namun, dalam salinan deklarasi tersebut tidak tertuang kerangka kerja pemerintah secara detil. Namun, mereka sepakat akan membentuk komisi kerja.

"Salah satu dari pria ini akan menjadi presiden, namun keduanya akan kritis terhadap masa depan Afghanistan," ujar Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam konferensi pers di Kabul, Jumat (8/8).

Dalam pernyataan bersama itu, keduanya menyetujui proses pemilihan umum dan waktu pelantikan presiden pada akhir Agustus. Namun, deklarasi tersebut tampaknya tidak menampilkan kemajuan yang signifikan dari perjanjian sebelumnya. Tidak ada rincian bagaimana pemerintah akan bekerja.

"Kedua pihak berkomitmen bekerja sama dengan tulus dan membuat kesepakatan politik di bawah konstitusi dan kerangka kerja kesepakatan politik pada 12 Juli," demikian tertera pada deklarasi itu.

Capres Abdullah mengatakan terdapat kecurangan yang luas pada pemilu putaran kedua Juni lalu. PBB kemudian melakukan audit atas perhitungan delapan juta suara rakyat Afghanistan.

"Audit yang dilakukan bukan mengenai menang dan kalah, tapi soal pencapaian hasil yang kredibel yang berhak didapatkan rakyat Afghanistan," kata Kerry.

Pemilihan Afghanistan merupakan pengalihan kekuasaan secara demokratis yang dilakukan sebelum pasukan asing ditarik akhir tahun ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika