REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memecat sejumlah pengurus partainya yang terus menyuarakan penolakan terhadap koalisi permanen dan mendesak percepatan Musyawarah Nasional (Munas).  Keputusan pemecatan dikeluarkan pada hari Jumat (7/8) melalui rapat pengurus DPP terbatas.

Pengamat politik CSIS, J. Kristiadi menilai pemecatan yang dilakukan Ical kepada sejumlah pengurus Golkar mencerminkan krisis yang makin tajam di internal Golkar. Menurutnya pertarungan antara faksi pro-Ical dan kontra-Ical sudah tidak bisa lagi ditutupi.

"Tingkat krisis di Golkar sudah tidak bisa lagi menutup berbagai rumor dan isu di internal Golkar," katanya.

Kristiadi memperkirakan kekuasaan Ical tidak akan berlangsung lama. Menurutnya para pengurus DPD I akan menyuarakan percepatan Munas begitu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan Prabowo-Hatta.

"2/3 DPD akan meminta Munaslub pascaputusan MK," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika