REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mendukung gagasan calon presiden terpilih Joko Widodo agar menteri kabinet pada pemerintahan mendatang melepas jabatan dari pimpinan partai politik yang dinilai sebagai gagasan baru dan baik.
"Hal ini adalah tradisi baru dan baik untuk diterapkan pada pemerintahan mendatang," kata Pramono Anung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, persyaratan calon menteri yang disampaikan oleh Joko Widodo tersebut tidak menjadi masalah bagi PDI Perjuangan, karena ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga tidak akan menduduki jabatan di pemerintahan mendatang.
Wacana menteri kabinet yang melepas jabatan dari parpol itu, kata dia, kalau diterapkan akan menjadi tradisi baru yang baik. "Di internal PDI Perjuangan banyak kader yang mumpuni untuk ditempatkan di kabinet," katanya.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menambahkan, Megawati paham betul dan nanti ada masukan dari partai meskipun penyusunan kabinet itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden terpilih. Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak mempersoalkan ketua umum partai tidak menduduki jabatan di eksekutif.
"Jadi, gagasan melepas jabatan dari parpol itu luar biasa. Ini gagasan baru yang baik," katanya.
Pramono tidak sepakat jika gagasan melepas jabatan dari parpol ini merupakan upaya Jokowi untuk melakukan deparpolisasi di pemerintahan. Menurut dia, orang yang duduk di pemerintahan tidak mesti
merangkap jabatan di parpol.
Ia mencontohkan, di Amerika Serikat orang yang duduk di pemerintahan tidak menjadi pengurus partai, seperti Presiden Barack Obama atau Wakil Presoden John Kerry. Menurut Pramono, Jokowi adalah calon presiden terpilih pertama yang tidak memiliki kontrol terhadap parpol.
"Itu kan kewenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan kabinet. Saya lebih membicarakan persoalan gagasannya yang baru dan baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika