REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri akan mengoordinasikan dengan Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik Obor Rakyat.

Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny Sompie mengatakan, pemeriksaan Jokowi sangat dibutuhkan karena kasus ini merupakan delik aduan. "Kita butuh mendengarkan, apakah dia (Jokowi) merasa melapor, atau ingin mencabut laporan. Itu tidak bisa diwakili," kata dia, Rabu (13/8).

Menurut Ronny, sama seperti tersangka, Jokowi sebagai saksi korban harus dimintai keterangan. Namun, jika terkendala dengan jadwal Jokowi ketika resmi menjadi presiden, maka Polri akan berkordinasi dengan jaksa. Kordinasi dilakukan untuk mempertimbangkan masuknya berkas tanpa keterangan saksi korban.

Ronny mengatakan, hal lain yang menjadi pertimbangan Jokowi harus diperiksa ialah adanya konstruksi baru yaitu pidana umum yang sebelumnya hanya terkait pers.

"Ketika konstruksi ditambah pidana umum ya keterangannya berbeda, yang berkaitan dengan pidana umum pasal 156, 157, 310, 311, apakah itu masuk unsur pasal pidananya. Apakah ada unsur melawan hukumnya berupa actus reus," kata Ronny.

Antara actus reus dan mens rea ini harus diuji secara hukum. Actus reus merupakan perbuatan yang jelas dengan perbuatan yang ada di dalam pasal. Sementara, mens rea ialah subjektifitas yang harus duji.

"Seperti niatnya. Walapun rumusan jahat terpenuhi, harus ada niat jahat dari pelaku yang perlu dibuktikan," kata Ronny.

Ronny mengatakan, ahli bahasa untuk konstruksi  hukum pidana umum sudah dilakukan pemanggilan. "Tinggal menunggu kedatangan untuk pemeriksaan," katanya menegaskan.