REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Presiden SBY baru - baru ini menginstruksikan penjagaan arsip dan data - data kepresidenan. Hal ini dilakukan agar data - data sejarah terjaga dengan baik, sehingga tidak menimbulkan versi-versi yang tidak jelas.

Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Ahmad Yani Basuki, memaparkan jangan sampai kejadian supersemar terulang lagi. "Surat itu telah menimbulkan perdebatan. Bapak presiden tidak ingin seperti itu," kata Yani kepada ROL, Kamis (13/8).

Kebijakan Presiden SBY menekankan pentingnya pengelolaan arsip negara yang modern. Keputusan ini dibuat untuk menjaga sejarah, agar kisah Supersemar yang terdiri dari banyak versi tidak terulang di masa depan (http://www.setkab.go.id/berita-13704-jelang-20-oktober-presiden-minta-disiapkan-dokumen-selama-pemerintahannya.html).

Ia menjelaskan SBY telah memerintahkan kepada jajaran stafnya dan memastikan semua arsip produk legislasi atau produk administrasi negara selama Pemerintahan SBY, benar-benar terdokumentasikan dengan baik.

Semua produk, baik UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,  Ratifikasi Perangkat Hukum dan Perjanjian Internasional, semua MoU, Agrement, Pidato, Surat-surat Resmi dan sebagainya, terdokumentasikan dengan baik.

Jika sewaktu-waktu dan kapanpun diperlukan, dokumen tadi tersedia dengan baik. Hal ini juga penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya perdebatan tentang arsip negara akibat tidak jelasnya pendokumentasian dan pengamannnya, sehingga bisa menimbulkan polemik yang tidak baik.

Naskah Supersemar yang menjadi kontroversi dengan banyak versinya, karena peristiwanya terjadi dimasa lalu jauh sebelum Pemerintahan Presiden SBY, menjadi tidak mudah untuk menelusuri autentifikasinya. "Sehingga cukuplah menjadi pelajaran berharga bagi kita semua," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika