REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah baru bisa melakukan perubahan pada APBN 2015 pada awal tahun. Sebaliknya, untuk perubahan APBN 2014 diprediksi besar kemungkinan sulit dibahas pada tahun ini mengingat waktu yang sempit.
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar mengatakan presiden terpilih baru akan dilantik pada 22 Oktober 2014. Semengara, kata dia, membutuhkan waktu persiapan untuk mengajukan APBN Perubahan 2014 ke DPR. "Setidaknya DPR butuh waktu satu bulan untuk menyetujui pembahasan kembali APBNP 2014," kata Muslimin, Jumat (15/8).
Dengan mempertimbangkan waktu tersebut, jelas Muslimin, sepertinya kecil kemungkinan pembahasan APBNP 2014. Presiden baru lebih baik berkonsentrasi pada RAPBNP 2015 pada Januari atau Februari, mengingat DPR dan pemerintah baru butuh waktu penyesuaian awal terhadap tugas baru mereka
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada setiap pergantian presiden pada masa transisi, presiden terpilih bersama tim ekonominya biasanya sudah dilibatkan. Hanya saja, kata Muslimin, masalah waktu menjadi kendala untuk menggelar pembahasan APBN Perubahan 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika