REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung penuh tindakan pemerintah untuk menolak kehadiran paham dan gerakan dari kelompok radikal "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS).
"Dewan mendukung tindakan tegas pemerintah untuk melarang perkembangan paham ISIS di bumi Indonesia," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pidato pengantar DPR RI pada Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung MPR/DPR/DPD. Menurut Marzuki, paham yang dianut ISIS bersifat radikal dan berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
"Persatuan Indonesia perlu dijaga agar tidak ada gerakan atau organisasi manapun, termasuk dari luar negeri yang akhir-akhir ini kita kenal, yaitu ISIS yang nyata-nyata bertentangan dengan ideologi Pancasila," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat harus benar-benar mengelola persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan bangsa dengan penuh kewaspadaan. "Persatuan adalah kekuatan yang senantiasa kita dengungkan, yang telah membuktikan bahwa betapa pun beratnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, kita tetap mampu mengatasinya," kata Marzuki.
Ketua DPR RI pun mengajak segenap bangsa Indonesia untuk terus membangun demokrasi yang bersendikan pada hakekat kemanusiaan dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyampaikan bahwa kepolisian akan terus mengawasi dan bahkan menangkap beberapa terduga teroris yang mendukung tersangka terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur Santoso, yang telah menyatakan diri berbaiat ke ISIS.
"Kami mengawasi dan menangkap orang-orang yang mendukung Santoso selama ini, dan Santoso sendiri sudah menyatakan berbaiat kepada ISIS. Oleh karena itu, orang-orang Santoso ini menjadi target kami dan akan kami kejar terus," katanya.
Sutarman pun menekankan bahwa kepolisian mendukung pemerintah dalam menolak kehadiran dan paham ISIS karena dalam paham tersebut ada upaya mencapai tujuan dengan cara kekerasan. "Penegakan hukum adalah benteng terakhir dalam menyelesaikan masalah, tetapi harus kami lakukan untuk mengamankan Indonesia dari tindak kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok radikal," ujar Kapolri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika