REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Wakil Bupati Bogor Nurhayanti menegaskan bahwa eksistensi Negara Islam Irak dan Suriah/Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) harus ditangkal karena mengandung paham radikal yang berbahaya.
"ISIS bertentangan dengan dasar negara Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya melalui Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Erwin Suriana di Cibinong, Jumat (15/8).
"Maka, kami menolak dengan tegas dan melarang keberadaan ISIS dan segala bentuk kegiatannya di Kabupaten Bogor," tambahnya.
Pihaknya juga menolak segala bentuk pemaksaan atau kekerasan terhadap pemahaman agama. Terkait hal itu, maka pada Kamis (14/8) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Bogor mendeklarasikan penolakan terhadap gerakan ISIS.
Selain Wabup, ikut mendatangani deklarasi penolakan ISIS Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621, Kapolres, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.
Deklarasi tersebut juga dihadiri Kapolres Depok dan Dandim Kota Depok, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta perwakilan ormas Islam.
Wabup menegaskan melalui deklarasi itu, FKPD siap menjaga umat dari kemurnian ajaran agama dan menolak segala bentuk penyesatan dan penyimpangan.
"Kami juga siap menjaga kerukunan umat beragama, menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat Kabupaten Bogor dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," katanya.
Ia mengatakan deklarasi itu dilakukan agar memiliki satu persepsi menangkal gejolak ISIS. Pada umumnya, kata dia, melalui MUI di tingkat kecamatan dan desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Di samping itu, Kementerian Agama setempat juga sudah sosialisasi melalui guru agama, pesantren dan majelis taklim. Sedangkan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga dioptimalkan bisa berperan melakukan pembinaan. Ditegaskan bahwa langkah itu semua tetap memerlukan adanya campur tangan alim ulama dalam hal pencegahan eksistensi ISIS.
