REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Arief Wibowo mengaku tidak terkejut dengan keinginan sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi permanen merebut seluruh jatah kursi pimpinan DPR.

Sebab menurutnya koalisi permanen memang dibentuk untuk tidak sejalan dengan partai-partai pengusung Jokowi-JK. "Koalisi permanen pihak yang tidak seide dengan kita. Wajar mereka berbeda," kata Arief kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8).

Arief menilai pengubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR lewat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga bagian dari strategi koalisi permanen merebut kursi pimpinan DPR.

Sebab, revisi UU MD3 membuat mekanisme pemilihan pimpinan DPR tidak lagi otomatis menjadi milik partai peraih kursi terbanyak, melainkan dipilih secara langsung lewat sistem paket. "Itu (revisi UU MD3) politik yang mereka lakukan untuk menciptakan keadaan relasi ke depan tidak lebih baik," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR ini mengaku tidak khawatir apabila pada akhirnya kursi pimpinan DPR dikuasai partai koalisi permanen. Menurutnya apabila pimpinan DPR mendatang tidak mendukung kebijakan prorakyat, mereka akan berhadapan langsung dengan rakyat.

"Kepentingan yang besar adalah mengawal kesejahteraan rakyat, kalau mereka melawan rakyat tidak mendukung kepada koalisi permanen," katanya.

Koalisi permanen terdiri dari partai-partai pendukung Prabowo-Hatta: Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS, dan Demokrat. Lima partai seperti PAN, Golkar, PPP, PKS, dan Demokrat menyatakan siap mengisi kursi pimpinan DPR. Sementara Gerindra menyatakan siap menyerahkan posisi pimpinan DPR kepada partai koalisi permanen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika