REPUBLIKA.CO.ID, GAZA-- Kesepakatan gencatan senjata jangka panjang akan segera ditandatangi oleh Palestina dan Israel. Seorang juru bicara Jihad Islam mengatakan, kesepakatan gencatan senjata akan ditandatangani dengan Israel setelah lima hari gencatan senjata usai.
Ma'an News Agency, Jumat (15/8) mengabarkan, juru bicara yang menyampaikan pernyataan itu adalah Yousef al-Hasayneh. Ia mengatakan kepada Ma'an, pihak Palestina menyetujui gencatan senjata selama lima hari untuk memberikan banyak waktu kepada Mesir untuk menangani beberapa masalah teknis yang menghalangi kesepakatan akhir.
"Kami berharap kesepakatan gencatan senjata yang lengkap akan ditandatangani tepat pada ujung gencatan senjata," ujarnya.
Ia melanjutkan, para delegasi telah membuat banyak kemajuan dalam mengakhiri pengepungan dan serangan terhadap warga Palestina. Di mana dalam kesepakatan tersebut akan mengakiri serangan militer Israel, meringankan blokade, memperluas zona perikanan dan meningkatkan impor ke Gaza, terutama bahan material bangunan.
"Mesir merupakan sponsor untuk perjanjian ini, tetapi ada yang lebih penting dari sponsor yaitu perlawanan. Kami sebagai Jihad Isalm tidak tertarik dengan sponsor dukungan Amerika karena kami tidak percaya Amerika," ujarnya.
Kata ia, Amerika adalah kawan Israel yang mana menyediakan persenjataan dan dana untuk Israe. Jihad Islam pun siap menanggapi setiap serangan Israel. Sehari sebelumnya, Wakil Sekretaris Jendera; Jihad Islam, Ziad al-Nakhaala mengatakan, adanya kemajuan besar dalam pembicaraan yang tidak langsung dengan Israel di Kairo, Mesir dan kesepakatan dari hasil pembicaraan tersebut segera diumumkan.
Gempuran Zionis Israel yang berlangsung sejak 8 Juli yang lalu telah mengakibatkan, 1.961 warga Palestina meninggal dunia dan lebih dari 10 ribu lainnya mengalami luka-luka. Yang mana mayoritas korban merupakan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan kaum manula.
PBB mengatakan, akibat serangan Israel yang terus menerus menyebabkan 100 ribu rumah warga hancur dan rusak parah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika