REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Sedikitnya 10 ribu warga Israel melakukan unjuk rasa atas kesepakatan gencatan senjata jangka panjang yang hendak dilakukan dengan Palestina, Jumat (15/8). Mereka menuntut beberapa hasil kesepakatan gencatan senjata yang dinilai dapat membahayakan keamanan wilayah Israel.

Sebelumnya, wakil kelompok Jihad Islam Palestina mengatakan perundingan yang dilakukan dengan Israel telah mengalami kemajuan besar. Israel diketahui telah menyetujui beberapa syarat utama yang diajukan Palestina sebagai syarat utama mengakhiri pertempuran yang kedua belah pihak selama ini lakukan.

Syarat utama tersebut di antaranya adalah pengakhiran blokade yang selama delapan tahun Israel lakukan terhadap Gaza. Tidak hanya itu, Israel juga dilaporkan telah menyetujui adanya perluasan zona perikanan dan pembukaan penyebrangan ke Jalur Gaza yang selama ini ditutup.

Menanggapi protes yang dilakukan warga, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama dengan kabinet keamanan negara itu melakukan pertemuan untuk membahas hasil perundingan sementara di Kairo. Seorang pejabat Israel mengatakan, dari hasil pembicaraan, Israel sepakat akan terus menekankan tuntutan untuk menjamin keamanan Israel.

Tuntutan yang selama ini Israel ajukan untuk Palestina, diantaranya adalah pemberlakukan demiliterasasi  penuh di Jalur Gaza. Israel juga meminta pelucutan senjata dilakukan oleh Hamas.

Selain itu, Israel juga menuntut Otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas untuk mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola perbatasan Rafah, yang selama ini dilakukan oleh Hamas. Hal ini menurut Israel guna mencegah adanya penyelundupan senjata dan peralatan militer lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika