REPUBLIKA.CO.ID, LUMBANJULU -- Pemkab Toba Samosir (Tobasa), Sumut, siap melanjutkan program pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai berbasis masyarakat melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di Kabupaten setempat.
"Teknik strategi private sector dalam pengelolaan hutan dan DAS di Kabupaten ini akan dilanjutkan dalam proyek Strengthening Community Based Forest and Watershed Management (SCBFWM)," kata Kabid Sosbud dan Ekonomi Bappeda Tobasa, Benny Girsang di Lumbanjulu, Sabtu.
Pemerintah daerah Tobasa, selalu siap mendukung setiap upaya untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan di wilayah tersebut.
Menurut dia, Pemkab setempat telah menyetujui pembentukan tim koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah itu, guna mendukung Perda nomor 1 tahun 2014, tentang pengelolaan DAS terpadu.
Peraturan Bupati tentang pengelolaan DAS akan disusun menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2012.
"Rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat akan disusun pada sekretariat bersama (Sekber) yang dibentuk di Kabupaten Tobasa," sebut Benny.
Sementara itu, Regional Fasilitator SCBFWM, M. Khairul Rizal menyebutkan, proyek SCBFWM tersebar di enam lokasi propinsi yaitu Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung dan Sumatera Utara.
Salah satu kegiatan utama dalam proyek tersebut, menurut dia untuk membangun model pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat melalui kelompok (Community Based Organization - CBO).
Penyusunan teknik strategi keberlanjutan kegiatan model pengelolaan hutan dimaksud telah diselenggarakan dan diikuti sejumlah instansi terkait, di antaranya Kepala Bappeda Kabupaten Tobasa, Bappeda Propinsi Sumut, Kepala BPDAS Asahan Barumun dan beberapa utusan SKPD Tobasa.
"Proyek SCBWFM lebih memfokuskan programnya untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat atau Community Based Organization (CBO)," kata Khairul.