REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera menggelar muktamar. Hal itu didasari atas rekomendasi dari Mukernas III yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

"Kami merasa prihatin dengan pengurus PPP yang tidak melaksanakan rekomendasi mukernas Bogor," kata Muhammad Rodja dalam keterangan pers di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Dia mengatakan, hasil rekomendasi dari mukernas di Bogor mengamanatkan untuk melaksanakan muktamar selambat-lambatnya satu bulan setelah pemilihan presiden dilangsungkan. Tetapi, hingga saat ini DPP tak kunjung menjalankan hasil rekomendasi tersebut.

Menurut Rodja, belum terlaksananya muktamar menunjukkan bahwa Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sudah tidak efektif lagi memimpin partai. Sebab, mantan menteri agama itu dinilai tidak disiplin dalam menjalankan mekanisme partai. "Disiplin organisasi ini yang harus ditegakkan," ujarnya.

Jika sampai akhir bulan Agustus DPP tidak menggelar mukatamar, dia mengancam tokoh-tokoh senior partai berlambang ka'bah itu akan mendemisionerkan pengurus. "Itu bisa bisa terjadi jika DPP mengabaikan permintaan kami," katanya.

Ia beralasan, PPP merupakan partai milik bangsa Indonesia. Partai yang lahir di era orde baru ini harus diberdayakan untuk kepentingan nasional. Dia merasa bahwa PPP punya kewajiban moral untuk membangun bangsa dan negara.

Disinggung terkait motivasinya, Rodja tidak menampik bahwa partai nomor urut 9 dalam pemilu 2014 itu akan merapat ke kubu Jokowi-JK. Tetapi, lanjutnya, hal itu tergantung dari suara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di seluruh Indonesia.

"Kalau ada perubahan haluan itu terjadi wajar saja terjadi. Kenapa tidak? Kalau cabang menghendaki itu kenapa tidak?," kata Anggota Majelis Syariah PPP itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika