Senin 18 Aug 2014 14:45 WIB

Polisi Latihan 'Memukul' Massa yang akan Datang ke MK

Petugas kepolisian berjaga saat aksi massa pendukung pasangan Capres nomor urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di halaman Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).
Foto: Agung Supriyanto/Republika
Petugas kepolisian berjaga saat aksi massa pendukung pasangan Capres nomor urut satu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di halaman Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Aparatt kepolisian menyiapkan diri untuk menghadang massa yang akan mendatangi sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pilpres Prabowo-Hatta. Bahkan polisi sudah melakukan simulasi kondisi bentrok dengan massa.

Dalam simulasi itu, digambarkan ratusan massa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan gerbang tol Baros II, Cimahi. Massa yang berjumlah sebanyak 500 orang tersebut berniat datang ke MK dengan menggunakan empat buah bus dan dua mobil bak terbuka.

Kendaraan tersebut dihalau petugas dan membuat massa turun dari kendaraannya untuk melawan petugas. Dalam pengamanan tersebut polisi menemukan benda tajam yang dibawa massa.

Bentrok pun terjadi, massa melempari aparat dan juga membakar ban. Satu buah motor petugas pun ikut menjadi korban perusakan. Kerusuhan tersebut diantisipasi petugas dengan menyiramkan water canon ke arah massa. Namun massa tetap beringas hingga akhirnya berhasil dipukul mundur oleh petugas khusus.

"Ini merupakan perintah dari Polda Jawa Barat untuk menjaga kemanan sosial," ujar AKBP Erwin Kurniawan usai menyelenggarakan simulasi di depan gerbang tol Baros II, Senin (18/8).

Pelaksanaan simulasi tersebut dikatakan Erwin dilakukan di ruas jalan masuk menuju tol untuk menghentikan massa yang ingin datang ke Jakarta. Sebanyak 250 orang petugas kepolisian yang dibantu TNI, Satpol PP, pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan dan institusi terkait lainnya.

"Selain itu, kami juga dibantu komunitas masyarakat yang berperan sebagai massa," ujar dia.

Erwin menjelaskan, kegiatan anarkis yang dilakukan masyarakat akan siap ditangani pihaknya sesuai dengan SOP kepolisian. Apalagi, kegiatan tersebut terdapat dalam Perkab No 1 tahun 2009 tentang pengendalian sosial. "Meski kata intel tidak ada indikasi massa yang akan ke Jakarta tapi kami tetap bersiaga," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement