REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi menilai, mundurnya Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama Pertamina menjadi bukti pemerintah, tak punya road map dalam mengelola perusahaan pelat merah.

“Bila Menteri BUMN mengaminkan permintaan pengunduruan diri Dirut BUMN terbesar di Indonesia dengan setoran deviden terbesar, berarti menjawab keraguan masyarakat selama ini bahwa, memang tidak ada program road map pengelolaan BUMN yang berkesinambungan,” kata Bobby kepada wartawan, Selasa (19/8).

Bobby berpendapat, Karen harus mengamankan kuota BBM 46 juta kiloliter (kl) sampai akhir tahun ini. Karen juga harus memberikan pertanggung jawaban kinerja 2014. “Pengunduran diri ini bisa jadi preseden buruk, dirut BUMN bisa semaunya saja mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Padahal kan sudah diangkat RUPS,” ucap Bobby.

Pertamina, kata Bobby, sudah diberikan mandat APBN subsidi yang besar, sehingga tidak bisa begitu saja pimpinannya mundur. Apalagi mundur hanya karena jadi dosen di luar negeri.

Ia menyarankan, sebaiknya bila memang mau mundur, RUPS berikut disampaikan, karena BUMN sebesar Pertamina, harus disiapkan penggantinya agar program tetap berkesinambungan. “Saya rasa kurang bijak bila pengunduran diri ini dilakukan pada masa Presiden SBY,” kata dia mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika