REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Anggota Parlemen Federal Australia, Clive Palmer menuai kecaman luas dari sejumlah tokoh penting di Australia. Ini terjadi setelah Palmer memaki pemerintah China dengan sebutan ‘bajingan’, 'anjing kampung' serta menuding otoritas negara tirai bambu itu telah ‘menembaki rakyatnya’.
Kedutaan Besar China di Australia menyebut serangan verbal Palmer itu sebagai tudingan ‘tidak berdasar’ dan ‘tidak bertanggung jawab’. Caci maki dan ucapan tidak pantas yang menuai kecaman luas itu disampaikan Clive Palmer dalam program Q&A di stasiun TV ABC Senin malam (18/6) lalu. Pernyataan bernada makian itu merupakan respon Palmer ketika ditanya mengenai kasus hukumnya dengan perusahaan milik pemerintah China.
Menanggapi insiden ini Juru Bicara Kedutaan Besar China kepada ABC mengatakan pernyataan Clive palmer itu menunjukan sikap tidak peduli dan penuh prasangka buruk. "Kami meyakini bahwa hubungan China-Australia menunjukan hubungan yang saling melayani kepentingan mendasar kedua negara. Ini adalah dan akan selalu didukung oleh kedua bangsa," tambah juru bicara itu, baru-baru ini.
Sementara itu komentar pedas Palmer juga menuai kecaman dari sejumlah tokoh senior pemerintahan federal Australia.
Menteri Luar Negeri, Julie Bishop kepada Radio Fairfax mengatakan dirinya berencana memberikan pernyataan kepada Kedutaan Besar China kalau parlemen Australia tidak sependapat dengan pandangan Palmer yang bersifat melecehkan. "Sangat tidak pantas seorang anggota parlemen seperti Clive Palmer menggunakan program TV Nasional untuk mengungkapkan pandangan negatifnya mengenai perseteruan hukum pribadi yang dihadapinya dengan perusahaan China,” katanya.
Menteri Bendahara, Joe Hockey menggambarkan komentar Palmer sebagai pernyataan yang bisa sangat merusak. "Saya sampaikan kepada Palmer, tolong jangan meruntuhkan Australia secara keseluruhan hanya karena pandangan bias Anda,’ katanya.
"Ada banyak mitra bisnis untuk Australia, China adalah salah satu mitra perdagangan terbesar Australia, mereka membeli banyak produk Australia dan dengan demikian keberadaan mereka (China) sangat membantu kualitas kehidupan masyarakat Australia sehari-hari.
Menteri Pertanian Australia, Barnaby Joyce mengkritik pernyataan Palmer seraya menjelaskan duduk perkaramya. "Clive memulai sebuah peruahaan bernama China First. Dia ingin mencari keuntungan besar dengan melakukan transaksi dengan orang-orang China. Dan hendaknya kita tidak menyalahkan mereka karena berhasil menjadi pebisnis handal, itulah seni berbisnis, namun perkataan yang tajam dan emosional jelas bukan cara-cara berbisnis yang baik,” kata Joyce.
Sementara itu Menteri Perdagangan, Andrew Robb buru-buru meyakinkan pihak China kalau Australia sangat menghargai kuatnya dan terus bertumbuhnya kerjasama bilateral dengan pemerintah China maupun wargannya.
"Pemerintah Abbott menyambut hangat dan menantikan kunjungan resmi Presiden China Xi Jinping akhir tahun ini, untuk menghadiri pertemuan G20 di Brisbane. Gara-gara ulah Palmer ini, Menteri Utama Australia Barat, Colin Barnett juga merasa perlu turun tangan memberikan respons. Barnett berjanji dirinya secara personal akan meminta maaf kepada masyarakat China, serta akan menjelaskan insiden ini kepada jajaran Kedutaan Besar China di Canberra.
"Sementara itu dari sudut pandang Australia Barat kami tentu saja sangat menolak keras pernyataan Clive Palmer, dan saya akan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat China atas insiden ini,” kata Barnett.
Professor Han Feng dari Akademi Ilmu Sosial China menilai pernyataan Palmer tidak akan mempengaruhi hubungan Australia dan China.
"Saya kira pemerintah China tentu saja tidak menyukai komentar itu, dan merasa terluka atas tuduhan tidak berdasar tersebut selain itu juga sangat melecehkan warga China, namun Clive Palmer hanya mewakili dirinya sendiri saja,” ujar Han Feng.
"Pernyataannya tidak mewakili mayoritas warga Australia maupun pemerintahannya,
"Insiden ini hanya akan berdampak langsung pada bisnis Palmer dengan perusahaan China, karena dia mempolitisasi masalah bisnis yang sepele,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika