REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) akhirnya memiliki Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner setelah mendapat alokasi dana dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013.
Peresmian dilakukan oleh Gubernur Kalbar Cornelis di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pontianak, Rabu (20/8). "Setelah 69 tahun Indonesia merdeka, baru ada laboratorium itu disini," kata Cornelis.
Menurut dia, sebelumnya spesimen untuk diagnosa penyakit hewan menular strategis (PHMS) harus dikirim ke luar Kalbar. "Ini akibat politik anggaran yang tidak berpihak selama ini," ujar Cornelis.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar Abdul Manaf Mustafa menuturkan, selama ini untuk diagnosa PHMS sebagian besar spesimen masih dikirimkan ke Laboratorium Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional V Banjarbaru di Kalimantan Selatan sebagai rujukan wilayah Kalimantan.
Namun, ungkap dia, karena jarak dan faktor pengiriman seringkali spesimen mengalami kerusakan sehingga tidak dapat diperiksa. "Adanya laboratorium ini di Kalbar, kami harapkan diagnosa PHMS akan cepat dan tepat sehingga pengendalian penyakit dapat segera dilakukan sebagaimana mestinya," kata Abdul Manaf.
Sedangkan untuk pemeriksaan cemaran mikroba, kandungan residu bahan berbahaya, bahan pengawet dan lain-lainnya, yang kemungkinan terdapat dalam daging, telur dan susu, selama ini spesimennya dikirim ke Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) di Bogor.
Secara keseluruhan, pada tahun 2013 Kementan memberikan dana sebesar Rp 22 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi ke Kalbar. Dana tersebut digunakan untuk membangun instalasi pembenihan tanaman pangan dan hortikultura nilainya Rp 12 miliar, laboratorium peternakan dan kesehatan hewan Rp 6 miliar, serta pusat perbenihan perkebunan senilai Rp 4 miliar dibangun dari dana tersebut. Pemprov Kalbar melalui APBD Tahun 2013 ikut memberi pendanaan sebesar Rp 2,5 miliar untuk ketiga proyek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika