REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menambah alokasi dana Kredit Cinta Rakyat (KCR) tahun ini sebesar Rp 100 miliar. Ini dilakukan, untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jabar.
"Kami tahun ini akan tambah KCR Rp 100 miliar. Kalau itu terserap dengan baik, maka akan tambah lagi," Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada wartawan usai melakukan penandatangan MoU kesepakatan kerja sama antara Koperasi Kulak Pakuan Ardi Jawa Barat, Puskud Jawa Barat, IKOPIN, LPK Bahana Inspirasi muda Al Ikhsan Center dan Stikes Dharma Husada dengan Sento Cooperative Kyoto Jepang di Gedung Sate, Kamis (21/8).
Menurut Deddy, dana KCR ditambah karena bisa langsung membantu UMKM. Tapi, kalau tidak terserap banyak harus dipertanyakan ada apa.
"Ini, bunga murah tapi tidak terserap, jangan-jangan pelaku UMKM tidak tahu," katanya.
Dikatakan Deddy, hingga saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengucurkan dana untuk Program KCR sebesar Rp 235 miliar. Kalau ditambah Rp 100 miliar maka totalnya menjadi Rp 335 miliar.
"Ini sebagai upaya untuk mendorong sektor UMKM, agar sektor UMKM menjadi tumbuh," katanya.
Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Jawa Barat, Anton Gustoni, rencana penambahan alokasi dana untuk KCR sendiri saat ini sedang dibahas. Mudah- mudahan, pembahasannya bisa selesai 2 hingga 3 bulan lagi. Sehingga, penambahan dana KCR pun bisa terelasasi.
"Saat ini lagi dibahas, mudah mudahan 2 atau 3 bulan kedepan sudah selesai dan bisa ditambah dari Rp 235 miliar jadi Rp 335 miliar," katanya.
Hingga saat ini, kata dia, dana KCR sendiri telah diakses sekitar 9.000 pelaku usaha UMKM. Namun, jumlahnya masih rendah.
"Memang itu masih minim. Mungkin karena masih banyak yang belum tahu tentang KCR ini. Tapi selama ini kami terus menyosialisasikan," katanya.
Sementara itu saat ditanya tentang MOU dengan Sento Cooperative Kyoto Jepang, Anton mengatakan, ada beberapa kerja sama yang akan dilakukan dengan Sento Cooperative Kyoto Jepang. Yakni, baik dari sisi pemagangan tenaga kerja maupun pemasaran produk.
"MoU itu untuk pemagangan, satunya satunya koperasi yang dipercaya koperasi Jepang untuk pemagangan adalah Koperasi Ardin. Biasanya, pengelolaan pemagangan dilakukan yayasan dan agen," katanya.
Menurutnya pemagangan yang dilakukan oleh koperasi sendiri baru kali ini dilakukan oleh koperasi Ardin. Saat ini ada sekitar 100 orang yang akan di berangkatkan untuk pemagangan ke. Jepang. Baik itu pemagangan di Sektor pertanian, makanan, minuman termasuk juga permesinan dan bangunan.
"Tapi karena jepang banyak butuh tenaga, jadi akan ditambah," katanya.
Sementara itu Director Sento Cooperative Kyoto Jepang Tadashi Kimura mengatakan, pihaknya berharap kerja sama ini dapat dilakukan dengan baik. Kerja sama, meliputi transfer tekhnologi dan produk. Termasuk juga pemagangan tenaga kerja. Ia berharap, teknologi Jepang bisa dibawa ke Indonesia. Begitu juga,produksi Indonesia bisa di ekspor ke Jepang.
"Sementara untuk pemagangan. Sekarang ini pemagangan kerja masih kurang, baru 100 orang, keinginan kami nambah jadi 1000 orang. Pemagangan tidak ada batasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika