REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lambatnya distribusi buku Kurikulum 2013 membuat berbagai pihak merasa tidak sabar, keterlambatan distribusi buku sendiri sudah berlangsung sebulan lebih. Sehingga ada dinas pendidikan maupun sekolah yang diduga membeli buku Kurikulum 2013 dari percetakan yang tidak ditunjuk Kemendikbud atau pemenang tender.
Sekjen Komnas Pendidikan Andreas Tambah mengatakan, percetakan pemenang tender itu dalam melaksanakan tugasnya ada deadline kapan buku itu harus sudah selesai dicetak dan dikirim ke sekolah. "Bila hingga kini buku belum dikirimkan ke sekolah-sekolah jangan salahkan kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah terpaksa membeli buku Kurikulum 2013 di percetakan bukan pemenang tender," Kamis, (21/8).
Menurut Andreas, tidak masalah jika ada dinas pendidikan maupun sekolah yang akhirnya beli buku Kurikulum 2013 dari tempat lain. Kalau buku bisa datang tepat waktu, mereka tidak akan melakukan hal semacam itu.
"Mereka ini terpaksa membeli buku dari tempat lain karena kasihan kepada anak-anak di sekolah yang sudah berlajar satu bulan lebih tanpa buku. Mereka hanya ingin memberikan pelayanan yang optimal kepada para siswa," kata Andreas.
Menurut Andreas, hampir di seluruh Indonesia masih kekurangan buku Kurikulum 2013. "Jakarta Utara, Jakarta Barat belum ada buku Kurikulum 2013, kalau ada dinas pendidikan yang beli dari percetakan lain, Kemendikbud seharusnya tidak usah menegur mereka," katanya.
Selama tujuan pembelian buku itu untuk melayani para siswa yang membutuhkan, ujar Andreas, tidak apa-apa. Buku Kurikulum 2013 itu harusnya sudah ada sejak 1 Juli, namun September hampir tiba belum ada buku. "Kalau saya malah mendukung mereka beli saja dari mana saja asalkan sudah ada," ujarnya.