REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai pilihan Partai Demokrat menjadi penyeimbang pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hanya untuk mengamankan posisi partai dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara politik.
Ia menilai, pilihan tersebut sesuai dengan karakter SBY dan Demokrat yang selalu mencari posisi politik aman.
"Keputusan partai Demokrat ini tidak mengherankan. Ini sesuai dengan karakter SBY mau pun Demokrat yang cenderung memilih aman," ujar Yunarto saat dihubungi Republika, Jumat (22/8).
Ia menjelaskan, alasan lain Demokrat memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang karena SBY tidak ingin mengecewakan salah satu kubu.
Secara emosional, SBY memiliki kedekatan dengan Prabowo dan Hatta. Namun, di sisi lain, Demokrat juga telah mendeklarasikan mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres beberapa waktu lalu.
Namun, katanya, secara rasional SBY tetap harus menjalin hubungan baik dengan presiden terpilih. Hal tersebut yang memaksa SBY dan Demokrat memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang.
Ia menambahkan arah politik Demokrat masih memiliki kemungkinan untuk berubah. Syaratnya, menunggu kondisi stabil dan euforia pilpres usai.
"Keuntungan mengatakan sebagai partai penyeimbang agar dapat bergerak secara fleksibel dan dinamis.," paparnya.