REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menggodok pemetaan sektor kelautan dan perikanan untuk pemerintahan baru yang akan berjalan hingga lima tahun ke depan, Sabtu (23/8).
Wakil Ketua Umum Kadin bidang kelautan dan perikanan Yugi Prayanto mengatakan tujuan tujuan pemetaan tersebut untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional dari sektor kelautan.
"Selama ini perhatian kita masih terpaku pada pembangunan ekonomi yang ada di darat. Belum mengarah ke perairan, padahal potensinya sangat melimpah," kata Yugi.
Saat ini proses pemetaan tersebut sudah mencapai tahap akhir. "Untuk nilai investasi saya baru hitung untuk perikanan saja, dengan target pertumbuhan ekonomi perikanan hingga tujuh persen pertahun," katanya.
Yugi menambahkan, diperlukan investasi sebesar Rp 243 miliar hingga Rp 318 miliar. "Dengan besaran investasi sebesar ini diproyeksikan nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perikanan 2019 mencapai Rp 93.102 miliar," katanya.
Kadin, katanya, telah menetapkan progam dan sasaran yang harus pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budi daya nasional dan produksi perikanan tangkap di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas menjadi salah satu bidikan utama.
Jika dikelola dengan tepat, akan memberikan kontribusi PDB yang jauh lebih besar dari saat ini.
"Kita targetkan perikanan budi daya dan tangkap nasional bisa mencapai 38,2 juta ton pada 2019 dan menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional," ungkap dia.
Menurut Yugi, pemanfaatan sumber daya kelautan harus menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional pada masa mendatang. Karena itu upaya penguatan peran dunia usaha, pemerintah, nelayan, pembudidaya hingga semua pihak yang terkait harus terus dilakukan.
Pemetaan ini juga, lanjut Yugi, memiliki tujuh isu utama yang menjadi perhatian Kadin. Yaitu ekonomi, konservasi atau rehabilitasi dan pengamanan wilayah pesisir, kemudian sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi. (IPTEK).
Selain itu, perlu menargetkan mengenai wawasan dan budaya bahari, tata kelola kelautan dan perikanan, pengaturan mengenai penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, data kelautan, dan terakhir adalah logistik. "Ketujuh isu ini yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan," katanya.
