REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai tidak ada koalisi permanen dalam perpolitikan karena koalisi dibangun atas dasar kepentingan.
"Yang ada dalam politik itu kepentingan permanen. Kepentingan mendapatkan kekuasaan, kalau kepentingannya sama jadi kawan, kalau kepentingannya beda bisa jadi lawan," katanya di Semarang, Sabtu.
Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diadukan kubu Prabowo-Hatta, kata dia, Koalisi Merah Putih yang dibangunnya sangat mungkin goyah.
Menurut dia, parpol-parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih tentu akan berpikir ulang untuk bertahan di luar pemerintahan atau memilih masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Meski dikatakan kalau koalisi ini (Merah Putih, red.) permanen walau Prabowo kalah, dalam politik semua bisa saja terjadi. Beberapa parpol dalam koalisi itu bisa saja berpindah haluan," katanya.
Ia mencontohkan Golkar yang selama ini tidak terbiasa berada di luar pemerintahan bisa saja memutuskan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi, apalagi JK sebagai wakil presidennya merupakan tokoh Golkar.
Beberapa parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kata dia, pun bisa memutuskan untuk merapat ke pemerintahan setelah gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta ditolak oleh MK.
"Ya, kecuali Gerindra tentunya. Kalau Gerindra pasti tetap bersikap oposisi, namun parpol-parpol lain (dalam koalisinya, red.) kan belum tentu akan mau bersikap oposisi," kata pengajar FISIP Undip itu.
Teguh menegaskan dalam politik hanya ada kepentingan yang permanen, semisal tokoh-tokoh yang semula berseberangan, menjadi lawan politik, tiba-tiba bisa menjadi kawan karena kepentingannya sama.
"Selama kepentingannya sama, ya jadi kawan. Namun, kalau (kepentingannya, red.) sudah berbeda ya bisa jadi musuh. Dulu Amien Rais tahu sendiri bagaimana dengan Prabowo. Sekarang berkoalisi," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika