Skema Penyelesaian Utang dan Fokus Rute Domestik Garuda Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rahayu Subekti, Muhammad Nursyamsi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memastikan sudah menyiapkan skema untuk menyelesaikan utang setelah mendapatkan putusan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU). Dalam kesekapakatan proposal perdamaian PKPU dengan para kreditur, Garuda dan seluruh kreditur beserta semua pihak yang disebutkan dalam perjanjian perdamaian untuk tunduk pada hasil voting dan melaksanakan isi perjanjian.

Baca Juga

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan untuk utang prioritas akan dilunasi secara bertahap. "Ini dilakukan melalui arus kas operasional perseroan yang didalamnya termasuk pajak dan karyawan," kata Irfan dalam konferensi video, Selasa (28/6/2022).

Selanjutnya untuk kreditur yang disebut SMI (OWK) sebesar Rp 1 triliun, Irfan mengatakan akan dikonversi menjadi ekuitas. Selanjutnya ada financial lease dengan dasar keputusan EDC yang akan diselesaikan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan.

"Bila ada sisa utang, maka akan diselesaikan dengan skema ekuitas baru dan new coupon debt," tutur Irfan.

Lalu untuk utang kepada LPEI, Himbara, dan bank swasta, Irfan memastikan akan dimodifikasi menjadi long-term loan (LTL). Sementara utang BUMN akan dikonversi menjadi long-term payables (LTP), maka KIK-EBA akan dimodifikasi dengan payment schedule yang diperpanjang.

Sementara untuk pemegang sukuk, lessors, MRO, dan vendor yang nilai tagihannya diatas Rp 255 juta, Irfan mengatakan rencananya akan diselesaikan dengan ekuitas baru, new coupon debt, new sukuk, maupun tagihan utang. "Vendor lain yang nilai utangnya di bawah Rp 255 juta, akan diselesaikan secara bertahap melalui arus kas operasional perseroan," ungkap Irfan.

Berdasarkan voting PKPU yang dihadiri 365 kreditur, Irfan mengatakan total klaim utang sebesar Rp 138 triliun. Jumlah suara yang setuju pada semua isi perjanjian yakni ada 347 kreditur atau 95 persen.

Irfan menuturkan, angka tersebut merepresentasikan Rp 122 triliun dari Rp 138 triliun total utang. "Jadi ada sekitar Rp 16 triliun dari mereka yang memiliki utang dengan Garuda, yang menyatakan tidak setuju," ucap Irfan.