Kamis 24 Feb 2022 02:27 WIB

Legislator: Pemindahan IKN Jangan Hanya Memindahkan Masalah Jakarta

Masyarakat lokal harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi di IKN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari
Kondisi jalan menuju Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jembatan tersebut menghubungkan Kota Balikpapan langsung ke Penajam Paser Utara namun hingga kini belum bisa digunakan untuk umum karena akses jalan belum selesai dikerjakan.
Foto: Antara/Bayu Pratama S
Kondisi jalan menuju Jembatan Pulau Balang di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (10/2/2022). Jembatan Pulau Balang menjadi salah satu akses penghubung menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jembatan tersebut menghubungkan Kota Balikpapan langsung ke Penajam Paser Utara namun hingga kini belum bisa digunakan untuk umum karena akses jalan belum selesai dikerjakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi V DPR yang merupakan legislator asal Kalimantan Barat Lasarus berharap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membawa kemaslahatan bagi masyarakat di sana. Bukan hanya menjadi upaya untuk memindahkan masalah yang ada di Jakarta.

"Kami dari Kalimantan berharap pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, bukan memindahkan masalah-masalah ke Kalimantan, tetapi kami Kalimantan berharap mendapat berkat percepatan pembangunan," ujar Lasarus saat dihubungi, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga

Percepatan pertumbuhan di berbagai sektor juga diharapkan terjadi setelah ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Terutama dalam membawa kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

"Lebih penting lagi masyarakat lokal dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di berbagai bidang kegiatan dan kesempatan dalam proses pemindahan IKN ini," ujar Lasarus. "Dengan kata lain, jangan jadikan masyarakat Kalimantan sebagai penonton saja dari gendang dan tarian pemindahan ibu kota negara ini," sambungnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur tak akan merusak ekosistem hutan. Ia menegaskan, pemerintah justru akan merehabilitasi beberapa kawasan hutan yang sudah rusak.

Ia menyebut, dari 256 ribu hektare luas area lahan yang akan digunakan untuk ibu kota baru, pemerintah hanya akan menggunakan sekitar 50 ribu hektare untuk pembangunannya. Sisanya, akan dibiarkan sebagai hutan hijau.

“Yang kita pakai ini 256 ribu hektare, nantinya kurang lebih 50 ribu hektare itu yang dipakai, sisanya yang 200 ribu (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau, yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki,” jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement