REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengomentari usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang meminta agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur maksimal dua tahun. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai usulan tersebut inkonstitusional.
"Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1 sampai 2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar adalah lagu lama yang bernada sumbang. Pernyataan ini inkonstitusional yang berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (24/2).
Kamhar menambahkan, dalam berbagai kesempatan Jokowi sudah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatan maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi. Selain itu, Kamhar menilai usulan tersebut menimbulkan kecurigaan publik lantaran disampaikan bersamaan dengan rilis hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi tertinggi sepanjang pemerintahannya.
Menurutnya, hasil survei tersebut dinilai menimbulkan polemik lantaran dianggap tidak bersesuaian dengan kenyataan saat ini seperti adanya gelombang ketiga omicron, terpukulnya daya beli masyarakat, angka kemiskinan dan pengangguran belum membaik. Belum lagi persoalan kelangkaan minyak goreng, mahalnya harga kedelai, polemik BPJS dan Permenaker terkait Jaminan Hari Tuan, hingga penolakan terhadap agenda pemindahan Ibu Kota Negara.
Dirinya mengaku tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait isu tersebut. Di tengah ramainya pemberitaan gonjang-ganjing posisinya sebagai Ketum PKB pasca Muktamar NU Lampung, ia meminta Muhaimin menahan diri untuk tak membuat pernyataan yang menuai kontroversi, apalagi pernyataan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
"Pilihlah cara-cara yang elegan untuk mengamankan kekuasaan," ujarnya.
"Argumen yang dibangunpun dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off, ini berbahaya, ciri watak otoritarianisme," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 diundur maksimal dua tahun. Hal itu disampaikan Muhaimin usai dirinya bertemu dengan pelaku UMKM, pebisnis, dan para analisi ekonomi dari berbagai perbankan, kemarin.
"Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya usulan penundaan pemilu tersebut perlu dipertimbangan agar momentum perbaikan ekonomi tidak terjadi stagnasi usai pandemi menghajar Tanah Air dua tahun terakhir.
