REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang masuk bursa calon pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 terlihat masih bekerja secara profesional.
Saat ini, beberapa lembaga survei dan partai politik sudah memunculkan nama capres dan cawapres. Di antaranya, mereka yang sedang menjabat sebagai menteri. Kini mencuat nama Prabowo Subianto disandingkan dengan Erick Thohir. Bahkan, Koalisi Indonesia Bersatu juga mencoba untuk melambungkan calon pasangan Airlangga Hartarto dan Ridwan Kamil.
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Andy Fefta Wijaya menilai, suatu hal yang wajar saat ini banyak pihak termasuk parpol ini memasangkan beberapa tokoh potensial untuk maju menjadi capres dan cawapres 2024.
Kini, parpol tengah gencar mencari bentuk capres dan cawapres ideal yang bakal laku dijual ke masyarakat.
Saat ini beberapa menteri mencuat kinerjanya. Akibat prestasi yang kinclong itu, ada pihak tertentu yang mengkaitkan kinerjanya dengan memanfaatkan fasilitas pejabat publik untuk kampanye. Salah satu yang dituduh adalah Erick Thohir.
Menurut Andy, yang dilakukan Erick dan beberapa menteri yang memiliki kinerja bagus dan meningkatkan elektabilitasnya adalah suatu hal wajar.
Andy menilai wajar jika capres dan cawapres tersebut kampanye dengan dana pribadi.
Andy percaya, jika Erick ingin melakukan kampanye, ia akan memakai dana pribadinya. Sebab ia memiliki kapital yang cukup besar untuk kampanye, tanpa harus menggunakan dana pejabat publik.
"Jika kampanye menggunakan fasilitas pejabat publik itu yang tidak boleh. Saat ini saya belum melihat Erick memanfaatkan fasilitas pejabat publiknya untuk kampanye. Akan salah Pak Erick ketika di acara BUMN dia mengatakan pilihlah ia menjadi capres. Saat ini pernyataan itu tak pernah ada," ujar Andy.
Tuduhan yang menyatakan Erick menggunakan fasilitas ATM untuk kampanye, menurut Andy itu tidak tepat. Erick yang memperkenalkan visi misi BUMN melalui perusahaan BUMN dinilai Andy masih sangat wajar.
Tugas Menteri BUMN adalah memperkenalkan visi dan misi BUMN untuk dapat memberikan kontribusi kepada Negara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Andy menilai, langkah Erick mengusung BUMN yang sehat dan visi AKHLAK BUMN masih fungsinya sebagai Menteri BUMN. Bahkan, ia yang memprioritaskan BBM serta memberikan bantuan pendanaan untuk nelayan dan petani .
Menurut Andy, Erick masih menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menteri BUMN. Selama ini menteri yang digadang menjadi capres dan cawapres masih bekerja profesional.
"Visi misi Pak Erick yang terpampang di ATM dan baliho perusahaan BUMN adalah wajar. Sebab beliau menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menteri BUMN. Itu tidak bisa dikategorikan memanfaatkan fasilitas publik,” tutur dia.
Menurut Andy, Erick sedang menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik. Kalau langkah tersebut berdampak meningkatnya elektabilitas Erick, itu wajar dan itu hanya sebagai efek samping.
Jika elektabilitas Erick meningkat di masyarakat, petani dan nelayan itu hal yang lumrah. Karena itu hasil inovasi dan kerja kerasnya.
“Kita harus cerdas membedakan antara memanfaatkan fasilitas publik dan menjalankan tugas pejabat publik," kata Andy.
