REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Termasuk, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai menteri perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi.
"Gerindra menghormati atas keputusan presiden untuk mengangkat orang-orang yang dianggap baik untuk membantu beliau di posisi manapun. Sehingga kami tidak mempermasalahkan dengan apa yang terjadi dalam proses pelantikan di Istana," ujar Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Muzani menjelaskan, Jokowi memiliki kewenangan dalam menunjuk ataupun mencopot para pembantunya yang berada di Kabinet Indonesia Maju. "Kapan saja presiden menganggap seorang menteri perlu diangkat dan diberhentikan itu adalah kewenangan presiden," ujar Muzani.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni sehingga cocok untuk mengurusi masalah pangan. “Kemudian terutama untuk skill manajerial, sekarang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan, saya lihat Pak Zul dengan pengalaman, trek record rekam jejak yang panjang,” kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Selain Zulkifli, mantan panglima TNI Hadi Tjahjanto ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN, John Wempi Wetipo sebagai Wamen Kemendagri, dan Afriansyah Noor sebagai Wamen Kemenaker. Raja Juli Antoni merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Posisinya sebagai Wamen ATR/BPN menggantikan sesama politisi PSI, Surya Tjandra, yang berlatar pegiat di Lembaga Bantuan Hukum.
Wamen Kemendagri John Wempi Wetipo sebelumnya menjabat sebagai Wamen PUPR. Ia pernah menjadi bupati Jayawijaya selama dua periode, di tahun 2008-2013 dan 2013-2018. Sedangkan Wamen Kemenaker Afriansyah Noor merupakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang.
