REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah melibatkan tenaga kesehatan (nakes) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di seluruh daerah dalam menggencarkan vaksinasi Covid-19. Menurutnya, target vaksinasi akan tercapai sepanjang ketersediaan vaksin memang dipastikan mencukupi.
"Gunakan resources kesehatan yang ada, ada praktik dokter jumlahnya 70 ribu, ada klinik pratama jumlahnya sekitar 30 ribu, ada praktik bidan puluhan ribu, praktik perawat juga sama, itu enggak dipakai. Sebenarnya sehari lima juta pun bisa asal vaksinnya tersedia," ujar Slamet dalam diskusi daring, Sabtu (21/8).
Sekretaris Jenderal Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (Kompak) Dedi Supratman menambahkan, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pelaksanaan vaksinasi untuk jangka panjang. Salah satunya dengan mengoptimalkan fasyankes yang ada agar akses masyarakat atas vaksin lebih mudah.
"Agar pelaksanaan vaksinasi ini tidak menimbulkan kerumunan, tidak menimbulkan klaster baru, dan masyarakat tidak kesusahan," kata Dedi.
Sentra vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah memang melibatkan nakes dari sejumlah fasyankes. Namun, menurut Dedi, sentra vaksinasi menimbulkan tantangan seperti kerumunan orang yang justru berisiko terjadi penularan Covid-19.
Kemudian, aksesnya juga tidak ramah bagi masyarakat rentan seperti orang lanjut usia (lansia) karena harus ikut mengantre cukup lama dan sebagainya. Pemerintah perlu memaksimalkan fasyankes dan memperbaiki tata kelola agar sistem kesehatan siap apabila Covid-19 terus-menerus melanda dunia.
"Ini kan kemungkinan masih jangka panjang, kan enggak mungkin kita terus-terusan begitu, sehingga tatanan kesehatannya harus disiapkan. Jika ini mau jangka panjang pun kita siap enggak usah khawatir lagi menimbulkan kerumunan," tutur Dedi.
