Selasa 15 Mar 2022 10:39 WIB

Jokowi Pastikan IKN Dibangun dengan Konsep Kota Hutan

Pemerintah akan merehabilitasi hutan dan mereklamasi bekas-bekas tambang.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden Jokowi bersama lima gubernur di Pulau Kalimantan akan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara.
Foto: ANTARA/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden Jokowi bersama lima gubernur di Pulau Kalimantan akan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, konsep pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah kota hutan. Sehingga, pemerintah akan merehabilitasi hutan dan juga mereklamasi bekas-bekas tambang.

“Karena memang sudah banyak sekali ini hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi,” kata Jokowi melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Baca Juga

Menurut Jokowi, tanaman yang akan digunakan di lokasi Ibu Kota Nusantara nanti adalah hutan tanaman industri yang monokultur dan akan ditebang setiap tujuh tahun. Namun, pemerintah juga telah menyiapkan nursery atau pusat persemaian dengan produksi sekitar 20 juta bibit tanaman tiap tahunnya.

“Yang dari situlah (nursery) nanti kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini. Sehingga tanamannya tidak monokultur, tanaman-tanamannya endemik, tanaman lokal yang mampu menarik hewan untuk masuk, menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu untuk masuk,” jelas Jokowi.

Presiden menegaskan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini pekerjaan besar yang tak mudah. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, BUMN, masyarakat, dan juga TNI-Polri.

“Agar dukungan yang ada ini betul-betul bisa kita maksimalkan dalam rangka mempercepat pembangunan IKN ini,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement