Monday, 30 Safar 1444 / 26 September 2022

Monday, 30 Safar 1444 / 26 September 2022

 

30 Safar 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Ganti KTP-El, Kemendagri: Khilafatul Muslimin Langgar Hukum

Senin 13 Jun 2022 09:53 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Indira Rezkisari

Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja (kiri) saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Abdul Qadir Baraja di Lampung setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan di tengah masyarakat serta tindak pidana organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Republika/Putra M. Akbar

Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja (kiri) saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Abdul Qadir Baraja di Lampung setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran dan kegaduhan di tengah masyarakat serta tindak pidana organisasi masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila. Republika/Putra M. Akbar

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kemendagri nilai tindakan mengganti KTP-el merusak sistem bernegara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menanggapi perihal organisasi terlarang Khilafatul Muslimin membuat Nomor Induk Warga (NIW) untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau KTP-el terbitan Pemerintah Republik Indonesia. Menurut Zudan, perbuatan itu melanggar hukum negara.

 

"Mereka melanggar hukum," ujar Zudan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Baca Juga

Dia mengatakan, perbuatan Khilafatul Muslimin tersebut perlu ditindak tegas. Sebab, menurutnya, organisasi terlarang itu memiliki niat dan perbuatan yang merusak sistem negara.

"Perlu ditindak tegas karena punya niat dan perbuatan yang merusak sistem bernegara," kata Zudan.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menemukan fakta bahwa organisasi terlarang Khilafatul Muslimin membuat NIW untuk menggantikan KTP elektronik terbitan Pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan saat rilis penangkapan anggota Khilafatul Muslimin, Ahad (12/6/2022).

"Ada temuan menarik, mereka juga membuat nomor induk warga atau NIW ini digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan KTP-el yang diterbitkan pemerintah Indonesia," kata Zulpan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile