REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG-- Calon presiden terpilih Joko Widodo diminta untuk menyusun anggota kabinetnya secara profesional dan menghindari kompromi dengan partai pendukung.
"Kalau melihat saat pencalonan partai pendukungnya bergabung dalam kualisi tanpa syarat, saya kira sangat bisa bagi Jokowi untuk menyusun kabinet secara profesional," kata pengamat dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Banten Raya Hendriyana, MSi ketika dikonfirmasi di Pandeglang, Ahad.
Menentukan menteri yang akan duduk di kabinet, kata dia, merupakan hak penuh dari presiden, dan diharapkan Jokowi menggunakan kewenangan tersebut, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun termasuk partai pendukung.
Ia juga menyatakan, para menteri yang akan duduk di kabinet, merupakan para pembantu utama presidan, jadi selain harus sesuai dengan bidangnya juga bisa bekerja sama dengan presiden dan wakil presiden.
"Karena berbagai hal misalnya Jokowi harus mengangkat seseorang sebagai menteri yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya. Kondisi ini jelas membuat kinerja presiden tidak akan nyaman," katanya.
Mengenai formasi menteri, menurut dia, tidak masalah dari kalangan manapun, asal memiliki kemampuan untuk memimpin kementerian diamanatkan kepadanya. "Nggak masalah, mau dari kader partai politik, akademisi maupun profesional, yang penting memang mempunyai kemampuan sesuai bidang kerjanya serta bisa menjalankan kebijakan pemerintah," ujarnya.
Hendriyana menyatakan, banyak tugas berat yang dihadapi oleh Jokowi dan Jusuf Kalla, baik bidang pemerintahan, hukum, ekonomi maupun sosial dan budaya. Ia juga menyatakan, Jokowi harus bisa melanjutkan penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berjalan cukup baik.
"Penegakan hukum pemerintahan SBY cukup baik, dan ini harus dilanjutkan oleh Jokowi," katanya.
Pemerintahan Jokowi-JK, kata dia, juga harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang sekarang masih cukup tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika