REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Agustus mendatang di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi akan meminta SBY menaikkan harga BBM.

"Akan lebih baik kalau itu disetujui. Tapi, kan kita bertemu dulu," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Senin (25/8).

Jokowi mengatakan, ia ingin agar SBY mengurangi subsidi BBM dalam APBN 2015. Sehingga, anggaran untuk subsidi tersebut bisa dialihkan pada program prorakyat lain. 

Jokowi menyebut, subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor produktif yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah. Misalnya, untuk memberi tambahan modal pada pelaku usaha mikro di desa-desa, untuk subsidi pupuk dan pestisida bagi petani, serta untuk subsidi solar dan pembelian mesin kapal bagi nelayan.

Meski demikian, Jokowi mengaku belum tahu berapa usulan kenaikan BBM yang ia inginkan. Ia mengatakan, hal itu baru bisa ia ketahui setelah bertemu dengan presiden. "Setelah bertemu, baru kita tahu kondisinya," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Jokowi menambahkan, keputusan untuk menaikkan harga BBM juga harus melalui perhitungan yang matang. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum memutuskan kebijakan tersebut, mulai dari kemampuan fiskal negara, inflasi, hingga situasi ekonomi politik.

Seperti diketahui, dalam RAPBN 2015, anggaran untuk belanja subsidi energi adalah Rp 291,1 triliun. Jumlah itu meningkat dari alokasi APBN perubahan 2014 sebesar Rp 246,5 triliun. Jokowi menilai, subsidi tersebut terlalu besar sehingga membebani APBN. Padahal, kata dia, jika anggaran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal yang lebih besar untuk program kerja lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika