REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Arif Budimanta melihat bahwa serbuan barang impor akan makin marak saat Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) terwujud. Penyebabnya distribusi barang antardaerah yang kurang lancar.

Selama ini biaya distribusi impor lebih murah dibandingkan biaya pengangkutan logistik antardaerah. "Sistem logistik nasional harus diperbaiki sehingga biaya logistik berkurang," kata Arif.

Biaya logistik memakan porsi 26 persen dari keseluruhan biaya produksi. Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan pengawasan dan patroli di perbatasan guna mengurangi penyelundupan.

Saat ini impor yang dilakukan masih didominasi oleh impor bahan baku atau penolong. Sedangkan ekspor masih didominasi oleh industri pengolahan.

Deputi Bidang Perindustrian Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Putra Irawady menyatakan kekhawatiran serupa. Maraknya perdagangan ilegal  diantispasi dengan menyiapkan  fasilitas terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Selain itu pencetakan wirausaha baru juga disiapkan untuk menghadapi pasar ASEAN.

Pemerintah yakin era MEA tidak akan mematikan industri dalam negeri. Selain itu konsumen terlindungi dengan standar tinggi dalam perlindungan dan keamanan produk, termasuk pangan.

Edi menambahkan, tidak perlu khawatir MEA menghadang target bea masuk yang ditetapkan pemerintah. Sejak marak perdagangan antara negara ASEAN di 2010, pemerintah selalu bisa memenuhi target yang ditetapkan. "Yang penting walaupun nol persen, standar tinggi harus dijaga," katanya kepada ROL, Senin (25/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika