REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum menyebut nama yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinetnya. 

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar pun mengaku belum mendapat informasi mengenai itu. Ia juga menyatakan, belum mendapat tawaran.

"Sampai hari ini belum ada tawaran menteri buat PKB," kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (26/8). 

Tokoh yang akrab dipanggil Cak Imin itu mengatakan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Ia pun menyerahkannya kepada Jokowi.

Cak Imin merupakan bagian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia menilai, menjadi menteri itu bukan soal yang mudah. 

"Jadi menteri itu bukan cari enak, jadi menteri itu cari masalah, cari kerjaan memang. Makanya kalau saya tidak ditawari, saya bersyukur gitu," kata dia.

Namun apabila tawaran itu datang dari Jokowi, Cak Imin pun belum mau menyatakan kesiapannya. Ia akan terlebih dulu menimang posisi menteri apa yang diamanatkan untuknya. 

"Ya gak tahu. Kita pertimbangkan, apakah cocok, apa enggak," ujar caleg terpilih DPR periode 2014-2019 itu.

Mengenai posisi menteri ini, Jokowi mewacanakan agar sosok yang mengisinya tidak menjabat posisi penting dalam tubuh partai. Cak Imin menyerahkan itu pada Jokowi. 

Saat ditanya apakah siap mundur dari posisi ketua umum partai apabila mendapat tawaran menjadi menteri, Cak Imin pun enggan terburu-buru menyatakan sikap. 

"Kok bicara mundur. Saya belum tentu ditawari kok sama Pak Jokowi. Jangankan ditawari, diajak bicara kabinet saja belum," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika