REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menegaskan pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) di Bali hari ini tidak membahas tentang koalisi sama sekali. Pertemuan tersebut direncanakan membicarakan transisi pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang akan dilantik 20 Oktober nanti.
"Membicarakan tentang peralihan, karena ini transisi pemerintahan SBY ke Pak Jokowi. Ada beberapa hal yang dibbicarakan presiden saat ini dengan presiden terpilih," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, Jokowi dan SBY perlu membahas tentang postur APBN 2014-2015. Mana saja yang masih dalam kewenangan SBY, dan mana yang menjadi tanggung jawab Jokowi. Meskipun saat ini ramai dibicarakan kemungkinan merapatnya Partai Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi-JK, menurut Pramono, pertemuan di Bali tidak akan menyinggung hal tersebut.
"Saya tidak mau berandai-andai. Hubungan antara PDIP dan Demokrat sangat baik, tidak ada barrier, tidak ada hambatan," ungkapnya.
Pernyataan resmi SBY yang menyatakan Partai Demokrat akan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi, lanjut dia, juga harus dihormati. Dengan begitu, kerja sama antara banyak pihak akan tercipta untuk menyukseskan peemrintahan Jokowi-JK ke depan.