REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fraksi Partai Hanura memili pandangan yang sama dengan Fraksi PDI Perjuangan terkait penentuan pimpinan lembaga dan alat kelengkapan DPR. Pemenang pemilu legislatif sewajarnya menjadi pimpinan DPR periode 2014-2019.
"Kami prinsipnya sama dengan PDIP. Bukan hanya karena kami satu koalisi, tapi ini masalah kewajaran dan kultur politik," kata Ketua DPP Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).
Anggota Komisi I DPR itu menilai, penempatan pimpinan sebenarnya merupakan pola permainan politik. Namun, polemik akibat perubahan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD menurutnya berpotensi menciptakan situasi yang tidak kondusif.
"Ini bukan soal semata-maya untuk mencari tempat bagi pemenang. Tapi kami khawatir dengan terjadinya perubahan kultur politik," ujarnya.
Karena itu, Partai Hanura menurut Susatiningtyas berpandangan pemenang pileg tetap mendapatkan posisi utama di DPR. Karena pemilu legislatif merupakan cerminan dari suara rakyat. Yang hasilnya direpresentasikan di DPR secara kelembagaan.