REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi rumah transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Akbar Faisal mengatakan, usulan perampingan kabinet pemerintahan murni ide tim transisi. Ide tersebut berdasarkan kajian tim transisi bersama 22 pokja rumah transisi.

"Opsi kabinet dari berbagai kajian yang kami lakukan. Kami bekerja dengan pokja, di bawah deputi kan ada pokja," kata Akbar di rumah transisi, Rabu (27/8).

Saat ditanya pertimbangan ide perampingan kabinet, Faisal tidak menjawab. Dia hanya berkata tim transisi memberikan empat kajian yang sudah dibeberkan kepada media massa. 

Dua di antaranya yang santer dibahas yakni kabinet pemerintahan Jokowi-JK akan sama dengan kabinet SBY-Boediono. Serta usulan adanya perampingan kabinet dari 34 kementerian menjadi 27 kementerian.

Soal opsi perampingan tersebut, wapres terpilih Jusuf Kalla menyatakan menolak. Menurut JK, kata Akbar, kalau pemerintahan Jokowi-JK melakukan perubahan kabinet akan benyak waktu, energi, dan biaya yang keluar. 

Faisal mengatakan belum ada opsi baru menyusul penolakan tersebut. "Soal keputusan pada mereka berdua (Jokowi-JK). Kami memberikan berbagai masukan. Tugas kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai masukan," kata Akbar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika