REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan RI Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, menteri-menteri kelautan di negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menyepakati untuk menitikberatkan kerja sama dengan fokus utama pada pengembangan konsep ekonomi biru.
"Para Menteri Kelautan beserta pejabat terkait yang mewakili 21 negara Asia-Pasifik menyepakati 'Blue Economy' sebagai fokus utama kerja sama kemitraan antarnegara anggota APEC," kata Sharif Cicip Sutardjo dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Sharif, para menteri kelautan terkait yang hadir dalam pembacaan Deklarasi Xiamen hasil Pertemuan Tingkat Menteri Kelautan APEC Keempat di Xiamen, Tiongkok, Kamis (28/8), membentuk kemitraan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, inklusif dan saling menguntungkan melalui kerja sama kelautan.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI memaparkan, tiga bidang kerja sama yang menjadi prioritas antara lain konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap bencana alam, peran laut terhadap keamanan pangan dan perdagangan yang berhubungan dengan pangan, serta mengembangkan teknologi dan inovasi.
"Kesepakatan dalam Deklarasi Xianmen ini akan dijalankan dengan menerapkan komitmen sebelumnya, dan berfokus pada upaya kolaborasi dan tindakan terpadu," ujarnya.
Ia mengemukakan, setiap negara anggota sepakat bahwa terdapat hubungan potensial antara konsep "Blue Economy" (ekonomi biru) dengan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi secara khusus.
Ekonomi Biru, ujar dia, juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan upaya konservasi laut dan pesisir, pengembangan inovatif, serta reformasi dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tiga prioritas APEC 2014.
"Kami menyerukan kerjasama ekonomi biru di kawasan Asia-Pasifik dan menegaskan kembali dukungan kuat kami untuk mengambil tindakan dalam mempromosikan konektivitas dan komunikasi di antara anggota APEC untuk memfasilitasi arus barang, jasa, perdagangan dan investasi," tutur Sharif.
Selanjutnya melalui kesepakatan tersebut setiap anggota APEC didorong untuk meningkatkan kebijakan dan dukungan kelembagaan dalam pengelolaan berbasis ekosistem, pemanfaatan insentif ekonomi dan instrumen berbasis pasar yang sesuai untuk menciptakan efisiensi dan memaksimalkan hasil ekonomi yang berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan menuturkan, di Indonesia telah terbentuk suatu kebijakan pengelolaan laut dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang disebut ekonomi biru yang menekankan pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan pelaku perikanan seperti nelayan dan pembudi daya berskala kecil masih belum siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
"Jika dibiarkan, nelayan, pembudi daya dan perempuan nelayan di Indonesia hanya akan menjadi buruh di tengah persaingan regional," ucap Sekjen Kiara Abdul Halim.
Menurut Abdul Halim, klaim KKP menyikapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 harus dibuka ke hadapan publik, khususnya pemangku kepentingan kelautan dan perikanan nasional.
Hal itu, ujar dia, karena pelaku perikanan skala kecil belum mendapatkan rencana kerja yang akan dilakukan oleh KKP dalam merespons tujuan ASEAN, padahal masa pemberlakuan MEA sudah semakin dekat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika