REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pembalakan dan pembakaran hutan kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Untuk menanggulangi kejadian serupa, PT Riau Andalan Pulp Paper memiliki insentif khusus bagi desa yang berhasil mencegah kebakaran

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Kusnan Rahmin, menjelaskan pihaknya mengembangkan skema insentif bagi desa dan kelurahan di sekitar konsesi. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran di areal hutan tanaman industri.

“Bagi desa yang berhasil mencegah kebakaran, kami berikan insentif Rp100 juta dalam bentuk kegiatan CSR,” terang Kusnan dalam diskusi bertajuk “Kebakaran Lahan: Penegakan Hukum dan Upaya Pemulihan Lahan, Jumat (29/8)

Hingga saat ini ada empat desa/kelurahan yang meneken kesepakatan dengan RAPP untuk melaksanakan skema tersebut. Ke depan, lanjut Kusnan, akan ada sepuluh desa/kelurahan lagi yang menyusul.

Kusnan menegaskan RAPP sendiri telah menjalankan kebijakan membuka lahan tanpa membakar. Langkah ini telah diterapkan sejak perusahaan beroperasi 20 tahun lalu. Upaya pengendalian meliputi pemantauan di darat maupun di udara.

Termasuk memonitor hotspot dengan satelit yang dikaitkan dengan teknologi FDRS (Fire Danger Rating System). Tentu saja sebagai upaya mitigasi dan deteksi dini bahaya kebakaran lahan. 

Sementara itu Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mengingatkan agar perusahaan pemegang konsesi lahan melakukan upaya pencegahan kebakaran. Apalagi Singapura kini telah mengesahkan undang-undang yang bisa menghukum mereka yang dianggap melakukan pembakaran lewat Transboundary Haze Polution Bill (THPB).

Dengan disahkannya THPB oleh parlemen Singapura, maka Transboundary Haze Pollution Act mulai diberlakukan September mendatang. “Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena dalam UU mereka tercantum sumber api itu berasal dari mana, dan kalau UU ini sudah dilaksanakan September besok kita tidak bisa main-main,” jelas Elfian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika